apa itu tugas pembantuan. SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. apa itu tugas pembantuan

26 adalah sebagai berikut: “Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang. Pemerintah Daerah, berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah daerah dalam bertugas menyelanggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. STATUS PERATURAN. c. SENTRALISASI Negara kita adalah negara kesatuan. dekonsentrasi: pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur. 22 Tahun 1999 dengan UU No. Fungsi Dinas Kesehatan 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,. 5262 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah 52621 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan. Jumlah itu terdiri dari 1. 1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan ? Peta Situs | Prasyarat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur. Menurut Amiruddin Saleh, dkk dalam buku Etika Profesi Komunikasi (2021), humas (hubungan masyarakat) adalah upaya yang. Salah satu tahapan yang dilakukan adalah membuka pendaftaran Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. Fungsi ini dilakukan untuk mrmrnuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Best Seller. dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Cara Membuat Paket untuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Telah Rilis Video mengenai Tutorial tentang dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Panduan SiRUP. Tugas pembantuan pemerintahan daerah dilakukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Tugas pembantu dapat pula diartikan. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi,. 1. Selanjutnya pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN. 31 Juli, 2021. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Urusan pemerintahan absolut: Dibuat dan. Desentralisasi. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota d. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mas-yarakat melalui peningkatan, pelayanan,. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Delegasi Umum. old. 2. Defenisi Perbuatan Pidana B. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen; 2. PERCOBAAN PENYERTAAN PERBARENGAN PEMBANTUA N 3. 29. 1. Triwulan II : 17 April 2023. Undang-undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: Merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Otonomi Daerah – Halo Grameds, pasti kita sering mendengar istilah otonomi daerah. pengelolaan barang milik negara ha sil pelaksanaan tugas pembantuan. PELAKSANAAN ANGGARAN. e) DIPA Urusan Bersama (UB) yaitu DIPA yang. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 14 SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:15 Sep 15, 2023 · Tugas dan fungsi seorang SPG dapat beragam tergantung pada jenis perusahaan, produk, atau jasa yang dipromosikan. Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. detikcom) Jakarta -. Jabatan : Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) NIP : 197407081993111001 Nama : Edi Samsudin Nasution, SE, M. agar tugas yang diberikan sesuai. Pasal 18 Ayat (5) "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan. Jakarta: Raja. Hal ini sangat penting dilakukan, apalagi jika Anda berkutat pada sistem administrasi pemerintahan. Perumusan kebijakan teknis kesehatan di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen. Bagikan. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. LAMPIRAN I. Helper merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki tugas untuk membantu pekerjaan orang lain atau kelompok. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan. Jelaskan perbedaan desentralisasi ,dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 1. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah. Sebagai salah satu jenis dana. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh daerah maupun desa. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. Keputusan Presiden mengenai rincian APBN merupakan dasar penyusunan DIPA untuk masing-masing satker pada suatu Kementerian Negara/ Lembaga. Atasan harus melakukan kontrol dan juga arahan yang dinilai perlu. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Menurut PP No. Bawahan dalam pengaturan seperti itu hanya diperlukan untuk mengimplementasikan apa pun yang diminta untuk dilakukan. Ketentuan Konstitusi tersebut dipertegas dalam UU No. Hubungi Kami. sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kamus. Percobaan, Penyertaan, Pembantuan, dan Perbarengan Kelompok 4 Delegasi UGM NMCC UNNES 2. Fungsi pemerintah pusat. (3) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menghasilkan penerimaan, disetor keAsas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu . termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan” (Nurcholis, 2007: 16). ASAS KEDAERAHAN Asas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah atau kedaerahan merupakan konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang. Dana tugas pembantuan adalah dana yang dilaksanakan oleh kepala daerah atau desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam bahasa Belanda, Tugas pembantuan dikenal dengan “Medebewind”. Apa Arti Tugas Pembantuan? Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya. 2 untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275). asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Cit. 1. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi. ada teori baru kemudian, namanya adalah asas tugas pembantuan. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Seperti pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, asas otonomi daerah dan landasan hukum dari otonomi daerah. T. Apa aja sih hubungan pemerintah pusat dan daerah? ⏩Simak materinya berikut ini. Terdapat tiga yang menjadi asas otonomi daerah, yaitu tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan. 267 Perda. Keputusan Presiden mengenai rincian APBN sebagai dasar alokasi anggaran. desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas pembantuan. Mendorong akuntabilitas dan transparansi. Oct 4, 2017 · Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. " 2. Perintah. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembatuan ini dibiayai atas beban pengeluaran APBN. Karenanya pula, suatu negara bangsa merupakan genusnya, sedangkan sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan spesiesnya. Dekonsentrasi is often said have strategic function to unify the Republic of Indonesia. Sementara itu pengertian tugas pembantuan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, yang berisi : A. Tugas kecamatan terdiri dari: Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Komunikasi yang lebih efisien. 22 Tahun 1999Di dalam UU ini, ditetapkan bahwa setiap persyaratan menjadi wali kota ialah sebagai berikut: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara. Berikut perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, penuangan rincian penggunaan. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Presiden merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat pusat. 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Di luar itu, NASA menetapkan tiga persyaratan minimum untuk aplikasi astronot mereka. Memahami hasil pemeriksaan fisik, anamnesis atau penelurusan riwayat medis, dan pemeriksaan penunjang, termasuk tes laboratorium, CT. Dalam Etzioni (1985) organisasi yang disebut Weber sebagai birokrasi menentukan norma-normanya sendiri yang harus dilaksanakan. (2) Tugas Pembantuan di Desa dilakukan oleh perangkat Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat. Landasan hukum otonomi daerah terdapat pada pasal UUD 1945. Maka dari itu, otonomi daerah perlu menerapkan asas dalam menjalankan pelaksanaannya. 3. Dekonsentrasi (Belanda: deconcentratie, Prancis: déconcentration) adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (1) Tugas Pembantuan di Provinsi, Kabupaten dan Kota diselenggarakan oleh perangkat Daerah Provinsi, perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Video tutorial SiRUP versi 2. Dekonsentrasi dan tugas pemban-tuan diselenggarakan karena tidak semua wewe-nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 Tahap Amandemen UUD 1945 Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, tulis A. b) Manfaat pelatihanTugas pembantuan (medebewind) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Asas-asas dalam otonomi daerah meliputi asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Hubungan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya akan kita bahas ialah hubungan fungsional di. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 22 Tahun 1999 adalah pada kewenangan dan dengan kewenangan itu daerah menentukan apa-apa yang akan menjadi isi dari kewenangannya. 10/2004 yang menyatakan jenis PUU nasional dalam hierarki paling bawah sebagaimana ditentukan. Menjaga keutuhan NKRI. Untuk mendukung pelaksanaan dekonsentrasi, dibutuhkan dana dekonsentrasi, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tidak. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Apa itu otonomi daerah? Artikel ini akan membahas hal-hal mengenai otonomi daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang. penjabaran lebih. tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci: Negara kesatuan, otonomi, desentralisasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,Apa itu tugas pembantuan? Arti tugas pembantuan dalam istilah Keuangan adalah: penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pelaksana Tugas Pembantuan Pasal 13 (1) Tugas Pembantuan kegiatan Restorasi Gambut dilaksanakan oleh Kepala Satker sebagai KPA Tugas Pembantuan. 6 Jenis Lembaga-lembaga Negara Indonesia Beserta Tugas dan Wewenangnya Lengkap — Setiap negara di dunia pasti memerlukan sebuah lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai organ dalam menjalankan serangkaian struktur pemerintahan untuk mencapai pada tujuan negara. Kelas/Pelatihan Prakerja Online Terbaik & Paling Murah! Jangan lupa tukarkan kode voucher dan cek status sertifikatmu sekarang. Hubungan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa Tugas APIP Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor. DANA Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. Secara umum, ketiga konsep ini banyak mengemukan dalam analisis atas negara kesatuan (unitary state), khususnya dalam pembangina kewenangan antara pusat dan daerah. Belanja barang untuk. Pasal 5. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk. sarana dan prasarana penunjang tugas. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tersebut susah dikontrol guru bisa jadi tugas itu digarap oleh orang beda yang lebih berpengalaman dari siswa. Waktu itu GBHN dan Repelita sebagai instrument utama dari penye-. M. v Bab 2 Ruang Lingkup dan Definisi Dana Alokasi Khusus, menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup secara detail mengenai komponen DAK, yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik. Asas Desentralisasi Dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk mementukan nasib dan tujuannya sendiri. Triwulan IV : 13 Oktober 2023. Jika terdapat saldo kas atas. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. Dengan kata lain, tugas pembantuan akan diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang. Itu artinya tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelengaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Ada perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi, dimana kata “delegasi” dan “penyerahan”. Tugas. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintahan pusat. 1 | L e m b a g a P e m e r i n t a h a n D a e r a h d a l a m S i s t e m P e m e r i n t a h a n I n d o n e s i a BAB I PENDAHULUAN A. 2. May 15, 2023 · Arti Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas pembantuan yaitu keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Terakhir yang tidak kalah penting adalah pembantuan. Pengaturan dalam UU No. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Fungsi. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perbedaan Prinsip Perbuatan Pidana Dan „Strafbaarfeit‟ D. Menurut C. Ketentuan berkenaan dengan masalah pelaku ( dader) dan keikutsertaan ( deelneming) terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dalam rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan berupa pendapatan, belanja dan juga pembiayaan daerah. especial principal, decentralization, dekonsentrasi anda medebewind (Tugas Pembantuan). UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka. Arti Tugas Pembantuan dalam istilah Keuangan adalah: penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. T. Oleh karena itu maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Perkakas. Tugas pembantuan secara umum dilaksanakan karena tak semua wewenang dan tugas pemerintahan Indonesia bisa dilaksanakan dengan. pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.